Pengurus DPC PDRI Kabupaten Landak Dilantik

OLEH: KUNDORI

Ngabang, Equator
Jajaran Pengurus DPC Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) Kabupaten Landak, Minggu (6/4) secara resmi dilantik oleh Ketua DPD Kalbar. Acara pelantikan yang berlangsung di ruang pertemuan Hotel Hanura Ngabang itu dihadiri Ketua Umum PD Kalbar Drs H Hendri Usman Msi, Ketua DPD PDRI Kalbar, Anita Ida Karolina SPd, Dewan Penasehat PDRI Kalbar, Suhartanti SP, Ketua PD Landak F Adisius D Aheng SH MH dan jajaran pengurus PD Landak lainnya. Pelantikan berlangsung khitmad diantaranya pembacaan Surat Keputusan, penyematan pin dan pemotongan tumpeng oleh Ketua PDRI Landak Kristina Erna S.Sos Msi.
Ketua DPC PDRI Landak, Kristina Erna S.Sos MM dalam sambutannya, pihaknya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesemapatan untuk menjadi pemimpin perempuan di Kabupaten Landak ini. “Kami mohon dukungan dan kerjasama dari pengurus inti untuk mendampingi memimpin PDRI untuk masa bakti 2008-2013 ini,” ucap Erna begitu ia disapa.
Erna perempuan berparas manis ini berharap dan yakin akan berjuang memimpin PDRI Landak untuk berkembang dengan sejumlah program kegiatan seperti bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Adapun tujuannya, lanjut Erna, pihaknya akan melakukan pemberdayaan kepada kaum perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari perempuan-perempaun yang ada di Landak ini. “Kami minta kerjasamanya antar semua pihak khususnya jajaran pengurus PDRI Landak ini,” kata Erna.
Ketua Umum DPD PDRI Kalbar, Anita Ida Karolina SPd mengatakan dirinya merasa senang dan bersyukur karena mendapat kesempatan dan bertatap muka dalam proses pelantikan PDRI di Kabupaten Landak tersebut. Karena PDRI lahir dari pemikiran para pendiri Partai Demokrat (PD), sehingga untuk sebuah wadah aspirasi kaum perempuan. “Kita mengumpulkan aktivitas untuk kaum perempuan. Walau secara organisator kita dengan PD berdiri masing-masing. Tapi kita memiliki satu nilai historis yang sangat tinggi di antara PD dengan PDRI ini,” ungkap Anita.
Anita mengharapkan PDRI merupakan pioner dari PD untuk terjun langsung ke masyarakat melakukan sejumlah pergerakan dan program PD juga. Apalagi pada kenyataannya program PDRI lebih terfokus dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, perempuan dan anak-anak. “Apalagi untuk Pemilu 2009 mendatang kaum diberikan kesempatan untuk memenuhi kuota 30 persen bisa ikut andil dalam pencalegkan. Jadi kita harus siapkan kader, nilai jual dan SDM itu, sehingga proses pencalegkan nanti ada kader yang berkualitas baik,” ungkap Anita.
Ketua Umum DPD Partai Demokrat Kalbar, Drs H Hendri Usman MSi dalam arahnya juga diantaranya menyingung tentang berpeluanganya kaum perempuan sangat besar mencapai kouta 30 persen. Sehingga diharapkan pada Pemilu 2009 mendatang masing-masing kabupaten harus ada perwakilan minimal satu kader yang duduk di legislatrif. “Maka, mulai sekarang silahkan berapresiasi, untuk menggaet masyarakat, pemilih pemula dan anak-anak SMA. Untuk tahun 2009, Demokrat ada peluang untuk memang tinggal kita untuk berusaha sehingga pak SBY makin aman,” ujar Hendri.
Sementara itu, diantara pengurus inti PDRI Kabupaten Landak masa bhakti 2008-20013 yakni Kristina Erna S.Sos MM (ketua), Maria Meri (wakil ketua), Dwi Astuty SHut (sekretaris), Rosita (wakil sekretaris), Siria,AMd (bendahara), Ropina Sinta Panjaitan (wakil bendahara) dan sejumlah bagian biro-biro. (*)

Pentahbisan Lima Imam Berlangsung Khitmad

‘Aku Datang Untuk Melaksanakan Kehendak-Mu’

OLEH: KUNDORI

Ngabang, Equator
Prosesi Pentahbisan lima Imam Katolik di Gereja Salib Suci Paroki Ngabang, Sabtu (5/4) berlangsung khitmad. Acara dihadiri sekitar 7000 umat Katolik dari Paroki Ngabang itu dihadiri Bupati Landak Drs Adrianus Asia Sidot Msi beserja jajaran kepala dinas/instansi di lingkungan Pemkab Landak, hadir pula Bupati Bengkayang Drs Yakobus Luna beserta rombongan.
Acara dimulai pukul 08.00 dengan digelar perarakan ke lima Imam tersebut yakni Diakon Martinus Joni Minggulius,OFM.Cap asal Paroki Bengkayang Keuskupan Agung Pontianak, Diakon Bonaventura Nokus,OFM Cap asal Paroki Bengkayang Keuskupan Agung Pontianak, Diakon Marselinus Ariyanto OFM Cap asal Paroki Menjalin Keuskupan Agung Pontianak, Diakon Isidorus Yoseph Djawa OFM Cap asal Paroki Meter Doloroso Keuskupan Mangulewa Flores dan Diakon Crispinus Endi Rukka OFM Cap asal Paroki Sta.Theresa Rantepao Keuskupan Makasar.
Acara perarakan dimulai dari rumah dinas Bupati Landak itu dengan naik kendaraan hias dan diiringi dramband dari persekolahan Nyarongkop. Uskup Agung Pontianak yang akan mentahbis Mgr Hironimus Bumbun OFM Cap di atas kendaraan hias yang didampingi Bupati Adrianus Asia Sidot. Acara perarakan terlihat meriah karena di sepanjang dari rumah dinas bupati menuju Gereja Salib Suci Paroki Ngabang disambut lambaian barisan pelajar mulai dari SD hingga SLTA dari Persekolahan Maniaman Ngabang. Ketika sampai di halaman gereja disambut tarian adat dayak dan kemudian memasuki ruang gereja untuk Upacara Pentahbisan yang dipimpin Uskup Agung Mgr Hironimus Bumbun OFM Cap. Adapun rangkaian Pentahbisan diantaranya lagu pembukaan, kata pembukaan uskup, pernyataan tobat, lagu pujian, doa pembukaan, pembacaan kitab dan sampai acara puncak proses Pentahbisan ke lima Imam tersebut.
Adapun diantara Amamat Uskup Mgr Hironimus Bumbun OFM Cap, meminta kepada lima Imma yang di tahbis itu untuk melaksanakan tugas dengan segenap hati, mengeajar demi Kristus, Sang Guru Utama. Bagaikan kepada semua orang Sabda Allah yang telah diterima dengan sukacita. Renungkanlan dan imanilah hukum Tuhan. Ajarkan apa yang Imam baca dan terapkanlah dalam hidupmu apa yang diajarkan. “Semoga ajaranmu tersebut menjadi bekal bagi Umat Allah. Semoga keharuman hidupmu menggembirakan pengikut Kristus. Semoga melalui tutur kata dan cara hidupmu, kamu membangun rumah Allah yaitu Gereja Allah,” ungkap Uskup.
Demikian juga kiranya, lanjut Uskup, dalam Kuasa Kristus Imam agar giat melaksanakan tugas menguduskan. Kiranya pelayananmua menyempurnakan kurban rohani umat beriman dengan mempersatukannya dengan kurban Kristus dipersembahkan di atas altar dalam perayaan Ekaristi. “Insyafilah apa yang kamu lakukan. Hidupmu hendaknya disesuaikan dengen misteri wafat dan kebangkitan Kristus yang kamu rayakan. Maka hendaklah kamu menjaga dirimu agar tidak donodai oleh segala macam cela. Berusahalah menghayati hidup yang baru,” pesan Uskup.
Putera-puteraku tercinta, kata Uskup, sambil menyadari bahwa Imam mendapat bagian dalm karya Kristus kepada dan gembala gereja, maka bersatulah dengan uskup dan tunduk kepadanya. Usahakanlah persatuan umat dan bimbinglah mereka kepada Allah bapa dengan baik, melalui Kristus dan dalam Roh Kudus. “Ingatlah selalu teladan gembala baik, yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang tersesat,” ucap Uskup dihadapan lima Imam yang di bahtis dan umat dalam upacara tersebut. (*)

STKIP Segera Berdiri di Landak

OLEH: KUNDORI

Ngabang, Equator
Kabar yang menggembirakan bagi masyarakat di Negeri Intan ini, harapan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak membangun perguruan atau sekolah tinggi, akhirnya mulai kabulkan. Untuk tahap awal, tahun 2008 ini Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) segera berdiri dengan tiga jurusan.
“Sekarang tinggal menunggu izin operasional dari Dikti, kita optimis STKIP di Landak dibuka pada tahun ajaran 2007-2008 ini, ya sekitar Juli atau Agustus mendatang,” kata Kepala Dinas Pendidikan Landak, Drs. Lukas Kanoh MM dikonfirmasi Equator di kantornya, Senin (24/3).
Lukas mengungkapkan, nama lembaga untuk mencetak guru-guru yang handal ini rencana bernama STKIP Pamane Talino dibawah naungan Yayasan Landak Bersatu. “Pamane Talino itu bisa kita artikan mencerdaskan bangsa. Nah ini rencana untuk nama STKIP kita,” ujar Lukas.
Mengenai lokasi kampus STKIP Pamane Talino yang merupakan satu-satunya lembaga sekolah tinggi guru pertama di Landak ini sementara akan menggunakan eks gedung Kantor Bupati Landak tepatnya di jalan Pengeran Cinata Ngabang.
“Sampai saat ini akan melakukan rapat lagi dengan yayasan, untuk melengkapi struktur. Karena dibawah yayasan tentu Badan Pelaksana Harian serta menyiapkan panitia penerimaan mahasiswa baru,” kata Lukas.
Menurut Lukas, STKIP Pamene Talino untuk tahap awal rencana akan membuka tuga jurusan terlebih dahulu yakni jurusan Bahasa Inggeris, Matematika dan Pendidikan Jasmani Kesehatan (Penjaskes). Sehingga diharapkan, dengan tiga jurusan ini bisa memenuhi keinginan masyarakat dan lulusan STKIP nantinya bisa langsung diterapkan. “Karena kita lihat memang guru-guru dari disiplin ilmu di tiga jurusan ini akan dibutuhkan di Kabupaten Landak ini,” ujar Lukas.
Lukas menambahkan, dengan dibangunnya kampus STKIP di Landak ini dirinya optimis akan disambut antusias masyarakat untuk meng kuliahkan anak-anaknya. Selain itu, lokasi juga jika ditinjau memang sangat strategis, sehingga dari kabupaten lain bisa kuliah di Landak seperti Kabupaten Sanggau, Bengkayang dan sebagian Kabupaten Pontianak. “Sehingga bisa mengurangi biaya orang tua, mungkin kalau kuliah di Pontianak memakan biaya cukup besar khususnya biaya hidup,” kata Lukas.
Menyinggung masalah perizinan STKIP, jika dilihat di sejumlah kabupaten di Kalbar belum lama ini sedang santer banyak polemik perizinan kampus STKIP. Maka, untuk Pemkab Landak, lanjut Lukas, Pemkab tidak mau nekat sebelum izin operasional keluar dari Dikti lalu beroperasi. “Karena biasa izin belum keluar sudah menerima mahasiswa, sehingga bisa dikatakan illegal dan menjadi kemelut. Nah itu yang tidak kita inginkan,” tandas Lukas. (*)

Izin Tujuh Perusahaan Sawit di Landak Akan Dicabut

OLEH: KUNDORI

Ngabang, Equator
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak tahun ini mulai ‘garang’ terhadap para investor perkebunan sawit. Untuk akhir 2007 lau, hasil evaluasi dan penilaian dari 53 perusahaan pemohon ada 29 yang aktif dalam penilaiannya ternyata belum ada satu pun yang mendapat nilai baik, melainkan masih di tingkat sedang. Bahkan ada tujuh perusahaan yang akan di cabut izinnya karena tidak melakukan aktivitas lagi.
“Kita sudah melakukan penilaian ada enam kategori nilai sedang, tujuh nilai kurang, empat sangat kurang dua diantaranya izin lokasi habis, tujuh tidak ada aktifitas sama sekali. Dan lainnya masih dalam tahap perizinan dan sosialisasi,” ungkap Kepala Bidang Perkebunan Dinas Hutbun Landak, Vinsensius S.Sos MMA kepada wartawan di kantornya, kemarin.
Menurut Vinsen, semua perusahan yang sudah masuk dalam penilaian itu akan mendapat teguran, untuk kategori sedang agar melakukan aktifitas lebih efektif di lapangan, jangan malah sedang terus, tapi harus baik bahkan lebih baik. Kemudian kategori kurang diberi waktu tiga bulan harus segara aktif beraktifitas, jika masih bandel akan diberi surat teguran lagi sampai tiga kali. Sedangkan kategori sangat kurang diberi peringatan keras, jika masih mengindahkan maka izin lokasi bisa diserahkan kepada investor yang memenuhi syarat. “Kalau yang katagori tak aktif dan beraktivitas sama sekali ya izinnya akan dicabut,” tegas Vinsen.
Adapun tujuh perusahaan yang akan dicabut izin karena tidak ada kegiatan di lapangan yakni PT Malindo Persada Khatulistiwa lokasi di Kecamatan Mempawah Hulu, PT Maiska Bhumu Semesta lokasi Kecamatan Mandor, Menjalin dan Mempwah Hulu, PT Palmindo lokasi Ngabang, PT Citra Mulia Inti lokasi di kecamatan Menyuke, PT Temila Agro Abadi di Kecamatan Sengah Temila dan Sebangki, PT Kembayan Subur Agro di Kuala Behe dan PT Bukit Akamayo lokasi Ngabang. “Sedangkan ada dua perusahan dengan kegiatan sangat lambat dan izin lokasi habis yakni PT Mustika Abadi Khatulistiwa dan PT Kharisma Utama Khatulistiwa,” beber Vinsen.
Ditegaskan, dengan dilakukan proses evalusi dan penilaian terhadap perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Landak ini agar para investor bisa melakukan evaluasi terhadap kinerjanya di lapangan. Selain itu, Pemkab sendiri memberikan teguran keras bagi perusahan-perusahan yang kiranya tidak melakukan aktifitas dengan aktif. “KIta bisa lihat sendiri, sekian banyak perusahan mendapat nilai kategori paling tinggi sedang,” ujar Vinsen.
Vinsen menambahkan, mengenai perkebunan sawit, saat ini juga eksekutif dan legislatif sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Jadi, nantinya kalau sudah ditetapkan menjadi Perda, semua perusahan dan para investor yang akan masuk mau tidak mau harus bisda mengikuti. Karena dalam Perda itu sudah jelas semua tentang aturan yang ada dalam berinvestasi di bidang perkebunan, misalnya masalah pola kemitraan dengan pola 70:30. “Nah ini baru draf Raperda yang akan dibahas, bahkan pihak legislatif dalam pandangn umum fraksinya mengusulkan 60:40, Tapi saat ini masih akan dibahas lebih lanjut,” ungkap Vinsen.Untuk itu, jika Perda tentang penyelenggaraan usaha perkebunan di Landak ini sudah ditetapkan, pihak perusahaan perkebunan sawit, baik yang sudah operasi maupun yang belum agar bisa mengikutinya. “Kalau tidak sanggup, terpaksa hengkang saja berinvestasi di Landak ini,” tegas Vinsen lagi. (*)

Kenaikan Harga Pangan Peluang Bagi Petani

Bupati Canangkan Agribisnis di Senakin
Oleh: Kundori

Senakin, Equator
Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian di Landak, Kamis (27/4) Bupati Drs Adrianus As Msi melakukan pencanangan Agribisnis di Kabupaten Landak, adapun lokasinya di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila.
Acara pencanangan yang berlangsung di halaman Balai Benih Senakin itu, hadir perwakilan Dinas Pertanian Kalbar, para kepala dinas/instansi di lingkungan Pemkab Landak, stakeholder dari usaha sarana pertanian, camat se-Landak, kelompok tani se Landak dan undangan lainnya.
Bupati Landak Adrianus As mengatakan, pencanangan agribisnis ini bisa meningkatkan pendapatan pertanian di Kabupaten Landak. karena Pemkab Landak sendiri seperti dalam visinya akan membangun pertanian ini dengen serius. “Saya ingin mengajak kita semua untuk merubah pola pertanian kita. Jika masyarakat Landak 80 persen mengaku sebagai tani, harus memang benar-benar jadi petani. Artinya, jangan mengaku petani tapi tidak pernah betani yang hanya di dalam KTP atau sambilan saja,” kata Adrianus.
Pencangan agribisnis dan agriindusti dengen adanya penggilingan padi secara moderan dan alat-alat pertanian yang sudah canggih. Sehingga bisa digunakan meningkatkan produksi pertanian, untuk mendorong dan memberikan motivasi bagi masyarakat. “Ini salah satu yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya membantu petani untuk meningkatkan ketahanan pangan ini,” kata Adrianus.
Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kalbar, Tamhir SIp mengatakan, kenaikan harga pangan saat ini seyogyanya di sikapi positif oleh petani. Karena merupakan peluang dan tantangan bagaimana berupaya berlomba-lomba meningkatkan produksi pertanian. “Dengan peningkatan produksi pertanian akan bisa menyumbang ketahanan pangan kita. Tapi dari segi petani sendiri upaya peningkatan produksi akan bisa meningkatkan pendapatan,” unglap Tamhir.
Menurutnya, dengan naiknya harga pangan, diharapkan dapat berdampak positif untuk bagi peningkatan pendapatan masyarakat khususnya petani. Bagaimana cara peningkatan pertanian. “Salah satunya penggunaan benih yang berkualitas. Sekarang dan ke depan harus gunakan benih yang berkualitas dan ini sudah disikapi Pemkab Landak dengan menyediakan balai benih,” kata Tamhir.
Kepala Dinas Pertanian Landak, Ir Pa’du Palimbong mengatakan pencanagan agribisnis ini upaya pemantapkan pembangunan pertanian sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat di Landak. “Pertanian tidak hanya sebagai upaya untuk menghasilkan produksi dan sekedar memenuhi kehidupan sehari-hari. Tetapi akan lebih menjadi bentuk usaha meningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas,” kata Pa’du.
Pa’du mengungkapkan, usaha pertanian yang akan dicanangan dalam pengimpelentasian agribisnis dan agriindustri di daerah ini, merupakan orientasi kepada produktifitas, kualitas dan orientasi pasar. Itu artinya para pelaku sektor pertanian, harus mengelola teknis secara profesional dengan baik dan komprsisi daya saing yang baik. “Jadi roh dari pada agribisnis adalah orientasi pasar,” ujar Pa’du.
Pa’du menambahkan, sistem pembangunan pertanian di daerah ini yang ditindaklanjuti teknis operasinal, yakni melakukan pmantapkan kelembagan pertanian melalui gabungan kelompok tani (Gapoktan), penguatan pendamping masyarakat petani bukan hanya rutinitas penyuluh, tapi harus sudah di jiwai oleh sistem usaha, peningkatan keterampilan petani dalam sistem budidaya pertanian dan pertanian termasuk pengelolaan dan pemasaran. “Peningkatan penyediaan sarana pertanian baik bantuan pemerintah pusat sampai daerah secara stimulan, peningkatan perbaikan sarana irigasi desa, penyedian kios-kios Saprodi di sentra produksi,peningkatan perluasan lahan dan lainnya,” ungkap Pa’du.
Sementara itu, dalam acara pencanangan agribisnis juga dilakukan penyerahan bantuan kepada kelompok tani berupa alat-alat dan bibit pertanian, bupati juga melakukan peninjauan terhadap saran produksi pertanian seperti mesin gisar padi. (*)

Dana P2KP Landak Terancam Ditahan

Oleh: Kundori

Ngabang, Equator
Dana Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Landak seperti program Bantuan Langsung Masyarakat (BKM) dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) banyak masalah. Karena tingkat pengembalian dana bergulir dari masyarakat belum memenuhi hingga mencapai 80 persen. Sehingga dana tahun 2007 sampai 2008 ini terpaksa akan ditahan. “Dari hasil kunjungan dan evalusi di beberapa desa saja, dana BLM yang merupakan program reguler P2KP baru 40 persen tingkat pengembalian masyarakat,” ungkap Irzal Kifli dari Konsultan Manajemen Pusat (KMP) P2KP saat audensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak, kemarin.
Acara audensi yang berlangsung di aula kantor Bapedda itu dari dihadiri Sekda Landak Drs Ludis Msi dan para kepala dinas/instansi terkait, tokoh masyarakat. Sedangkan tim supervisi lapangan langsung Word Bank, Departemen Pekerjaan Umum, dan jajaran pengurus P2KP provinsi dan kabupaten Landak sendiri.
Dipaparkan Irzal, untuk dana Paket untuk tahun 2007 dan 2009 juga akan didatan karena untuk tahun 2006 lalu ada beberapa kesalahan yakni tidak adanya sharing dengan Pemkab Landak, serta kesalahan dalam Panitia Kemitraan (Pakem) hanya di satu dinas saja. Seharsunya Pakem di tingkat desa melalui BKM masing-masing. “Akibatnya dari uji petik kita dari peninjauan di lapangan rekomdasi untuk tahun ini dana kita tahan, kendati nantinya bisa dibuka kembali jika sudah ada sharing dengan Pemkab. Sharing di sini buka berarti masalah dana tetapi program kegiatan antara P2KP dengan Pemkab,” terang Irzal.
Perwakilan Word Bank, Parwoto juga memaparkan hasil evaluasi yang dilakukan dari dibeberapa desa ada dua desa tingkat pengembalian dana bergulir dengan nilai nol persen, dan ternyata dana hanya dikuasai segelintir orang saja. “Nah itu namanya tidak adil, maka buah ketidakadilan dampaknya kemiskinan,” ujar Parwoto.
Menurut dia, program P2KP memang banyak nama kegiatan mulai dari program reguler, Paket dan rencana untuk tahun 2008 ini dengan PNPM Perkotaan dan persedasan. Sedangkan untuk tahun 2009 mendatang hanya bernama PNPM saja tidak nama lagi P2KP, karena program ini sampai tahun 2015 mendatang. “Semua uang sudah mengalir hanya masih ada persoalan seperti ini yang perlu diperhatikan” ujar Purwoto.
Sementara Palimbong dari Pengembangan Daerah (Bangda) Departemen Dalam Negeri juga mengatakan P2KP masuk di Landak mulai tahun 2004 dan 2006 ada program Paket salah satu kabupaten yang mengusulkan dan komitmen adalah Landak ini yang diharapkan bisa sharing, tapi bukan dari segi uang tapi perencanaan kegiatan dan evaluasinya. “Program P2KP bukan proyek tapi konsep pemberdayaan masyarakat yang bisa terus menerus di jalankan,” ujar Palimbong.
Sehingga program yang rencana sampai tahun 2015 ini harus benar-benar harus dilakukan evaluasi dengan benar jangan sampai program terus masuk lalu bermasalah sehingga menghambat program baru lagi yang akan masuk. “Pemda harus komitment untuk kebijakan pemerintah pusat ini. Jadi kalau ada kendala atau masalah di masyarakat bisa diselesaikan bersama mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Jangan malah masyarakat malah banyak masuk penjara jadi pemerintahlah yang harus menyeselaikan masalah yang terjadi,” tegas Palimbong.(*)

Pemilihan Wabup Landak Dijadwalkan Juli

Ngabang, Equator
Akhirnya kinerja Bupati Landak Drs Adrianus As Msi tidak lagi ‘repot’ untuk merangkap jabatan wakilnya yang selama ini kosong. Karena tepat Senin (31/3) lalu revisi terbatas UU No.32 tahun 2004 terkait pengisian daerah yang ksoong wakil kepala daerahnya sudah diketok palu oleh komisi II DPR RI. Sehingga kekosongan Wakil Bupati (Wabup) Landak tahun ini bakal diisi yang diajukan oleh partai Politik (parpol) pengusung dalam hal ini Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Kita sudah hubungan via telepon dengan anggota komisi II DPR RI Agustinus Clarus mengatakan bahwa parpol pengusung mengajukan dua nama kepada bupati. Tidak ada istilah minimal-minimal lagi harus dua nama saja. Kemudian bupati mengusulkan kepada DPRD Landak untuk dipilih melalui paripurna, jadi ada perananan bupati,” ungkap Ketua Pansus, Oktapius SH MH menyambungkan pernyataan Clarus anggota DPR RI dari Komisi II.
Menurutnya, langkah Pansus menyikapi ini akan menysun jadwal tata tertib untuk pemilihan Wabup Landak. “Ini yang akan kita bicarakan,” ujar Oktapius.
Dikatakan legislator PDIP ini, untuk menyusun jadwal tersebut juga pihaknya tidak akan gegabah sehingga akan konsultasi kembali kepada pihak pemerintah pusat seperti bagaimana petunjuk teknis (juknis ) dan lainnya. Sehingga diharapkan proses pemilihan Wabup Landak dapat berjalan lancar tanpa hambatan. “Kita bersyukur apa yang diinginkan kita semua dapat berjalan dapat di akomidir pemerintah pusat untuk pengisian kekosongan Wabup di Landak ini,” kata Oktapius.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Klemen Apui Sip mengatakan, langkah proses pemilihan Wabup Landak pascah disahkan revisi terbatas UU 32 tersebut sepenuhnya ditangani DPRD Landak. “Model pemilihan Wabup ini seperti saat pemilihan bupati dan wakil bupati di pilih DPRD beberapa tahun lalu yakni kita bentuk panitia pemilihan,” kata Apui yang juga Koordinator Pansus.
Sedangkan untuk siapa yang akan duduk menjadi wabup ini nantinya akan diusulkan oleh partai pengusung paket Drs Cornelis MH dan Drs Adrianus As Msi pada Pilkada Landak lalu yakni PDIP. Kemudian usulna nama disampaikan kepada bupati dan baru diusulkan kepada DPRD Landak untuk dipilih dalam paripurna DPRD. Sedangkan mekanisme pemilihan tentunya untuk menjaga kerahasiaan dengan menggunkana surat suara. “Adapun setiap anggota DPRD mempunyai hak suara, jadi bukan melalui fraksi,” kata Apui.
Apui menambahkan, terkait masalah jadwal pihak DPRD dalam perencananya Juni sudah harus terbentuk panitia, sehingga Juli sudah bisa dilakukan proses pemilihan. “Pastinya kita akan koordinasikan kepada kepala daerahkapan kesiapannya, kemudian karena masalah kekosongan wakil kepala daerah di Indonesia ini sekitar ada delapan daerah, agar hasil lebih baik, maka kita bisa ke Depdagri untuk koordinasi lagi,” tandas Apui.
Sementara itu dari pengamatan Equator jumlah kursi di DPRD Landak saat ini untuk PDIP berjumlah 8 orang, Partai Golkar 6 orang, PSI 4 orang, PNBK 3 orang, Partai Demokrat 3 orang, Partai PDK 3 orang, PDS 2 orang, PBSD 2 orang, Partai Pelopor 2 orang, PPD 1 orang dan PKPI 1 orang. (rie)

Proyek Jembatan Sei Belantian Rampung
*Warga Minta Ganti Rugi Lahan dan Bangunan

Ngabang, Equator
Proyek pembuatan jembatan Sei Belantiang di Desa Tebedak Kecamatan Ngabang sudah rampung sekitar enam bulan lalu. Tapi hingga saat ini jembatan di jalan Negara itu belum bisa difungsikan karena terkendala banyak rumah warga yang bakal terkena gusur.
“Kita sudah diundang rapat di tingkat kecematan dan kabupaten untuk membicarakan masalah ini. Yakni masalah pembebasan lahan kami yang terkena pembuatan jalan baru yang menghubungkan jembatan baru ini. Hanya saja belum ada keputusan sampai sekarang ini,” tutur Anyukardi A salah satu pemilik warung di dekat jembatan tersebut kepada wartawan, kemarin.
Menurutnya, jika jembatan tersebut difungsikan ada beberapa lahan dan rumah dan warung terkena sasaran diantaranya milik dia sendiri (Anyukardi,red), Yohanes, Lamat, Aben Paulus dan halaman miliki satu warga. “Kita minta ganti rugi lahan Rp.25 ribu per meter, tapi ditawar Rp.15 ribu saja. Tapi kita pikir tak masalah, namun masalah bangunan rumah, kendati bangunan kita seperti pondok untuk warung harus diganti juga,” ungkap Anyukardi.
Menurut Anyukardi yang sudah sekitar 35 tahun tinggal di lokasi itu mengakui jika warungnya sebagai pendapatan hidup sehari-hari digusur, terpaksa harus mengundurkan bangunan rumahnya ke arah belakang. Karena jika bagian depan rumah terkena, tentu semua bangunan akan rusak dan membuat bangunan baru lagi. “Nah sudah memakan biaya besar lagi untuk bangun rumah, makanya kita semua yang rumahnya terkena gusur minta ganti rugi,” ujarnya.
Selama ini pihaknya sudah diundang rapat oleh pemerintah dan kontraktor selain membicarakan masalah ganti rugi lahan, juga menyinggung bangunan. Hanya sampai saat ini belum ada keputusan yang pasti. “Kita tetap berharap bangunan kita mendapat ganti rugi juga,” kata Anyukardi.
Mengenai pembebasan lahan ini sepengetahuan Anyukardi langsung ditangani pihak pemerintah kabupaten Landak melalui instansi terkaitnya. Meskipun proyek jembatan adalah wewenang pemerintah pusat karena kapasitas jalan negara. “Jadi kita tidak tahu kapan ada keputusan masalah ganti rugi ini,” ucapnya. (rie)